PTSL Nagari Mungo Disinyalir Jadi Ajang Pungli Oleh Wali Nagari dan Pucuak Adat

Bbz Sabtu, Desember 14, 2024 Posting Komentar

Limapuluh Kota- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), untuk mempercepat proses pembuatan sertifikat tanah. Program ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota jadi sorotan. Sebab, program tersebut disinyalir menjadi ajang pungutan liar (pungli) oleh petugas Nagari dan Pucuak Adat Nagari Mungo

Dari pengakuan saksi/Narasumber kepada Wartawan media Reportase Investigasi.Com, bahwa Wali Nagari Mungo Muhammad Suhardi bersama A.Dt.Rajo Malikan N.Pjg Nagari Mungo telah menetapkan biaya dalam pengurusan PTSL di Nagari Mungo sebanyak RP.500.000 di luar anggaran yang telah di tetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kategori wilayah di seluruh Indonesia.

Sedangkan Pembuatan Sertifikat dengan PTSL dibebaskan biaya untuk beberapa hal, seperti penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengumpulan data fisik, pemeriksaan tanah, penerbitan SK Hak, pengesahan data yuridis dan fisik, penerbitan sertifikat, supervisi, serta laporan.

Namun, di luar itu, masyarakat akan menanggung sejumlah biaya. Misalnya, untuk penyediaan surat tanah, pembuatan dan pemasangan tanda batas atau patok, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) jika terkena, dan lain sebagainya.

Sementara itu, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, meliputi Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), disebutkan besaran biaya yang dipungut pada setiap daerah. Biaya ini digunakan untuk penyiapan dokumen, pengadaan patok, serta operasional petugas kelurahan/desa.

Narasumber (H.Y) juga menjelaskan bahwa, "Kami di minta biaya tambahan sebanyak Rp.500.000 untuk pengambilan Sertipikat di luar biaya yang telah di tetapkan sebanyak Rp.250.000, "Jadi kami harus mengeluarkan biaya pembuatan Sertipikat PTSL kami keselurahan sebanyak Rp.750.000/sertipikat. Ucap nya.dilansir media ReportaseInvestigasi.com (*)